APA ITU KAMPUS MERDERKA ?

Agustus 08, 2020    Comment   

KEMERDEKAAN BELAJAR 

" MEMBERI KEBEBASAN  DAN OTONOMI KEPADA LEMBAGA PENDIIKAN, DAN MERDEKA  DARI BIROKRATISASI,   DOSEN DIBEBASKAN   DARI BIROKRASI  VANG BERBELIT  SERTA MAHASISWA DIBERIKAN KEBEBASAN UNTUK MEMILIH  BIDANG VANG MEREKA  SUKAI."

NADIEM ANWAR MAKARIM

MENTERI PENDIDIKAN   DAN KEBUDAYAAN

    KAMPUS MERDEKA 

    Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu  program  dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka  adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah  dari berbagai  regulasi/landasan hukum  pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu  pembelajaran dan lulusan pendidikan  tinggi.

    Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills,  agar  lebih  siap  dan  relevan  dengan kebutuhan zaman,  menyiapkan  lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan  jalur  yang fleksibel diharapkan   akan  dapat   memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya  sesuai dengan passion dan bakatnya.

A.  Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

 

1. Perguruan   tinggi  menyusun   kebijakan  dan  manual  mutu   untuk  Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi.

2. Dalam menyusun  kebijakan dan  manual  mutu  Program  Kampus Merdeka sebaiknya mengacu  pada  kebijakan dan manual  mutu  dari sistem penjaminan mutu  yang telah berlaku di perguruan tinggi.

3. Kebijakan  dan   manual   mutu   Program   Kampus  Merdeka   yang   telah   ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

 

B.  Menetapkan Mutu

 

    Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang  terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

1. Mutu Kompetensi Peserta

2. Mutu Pelaksanan

3. Mutu proses pembimbingan ineternal dan eksternal

4. Mutu sarana dan Prasarana untuk pelaksanaan

5. Mutu pelaporan dan Presentasi hasil

5. Mutu Penilaian

C.  Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

    Satuan  penjaminan mutu  di perguruan tinggi penyelenggara Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” wajib memiliki mekanisme  formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu  rangkaian kegiatan  dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

 
1. Prinsip Penilaian
    Penilaian dalam  pelaksanaan  kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu  kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 
2. Aspek – aspek Penilaian
    Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek  yang dinilai dalam pelaksanaan  kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:
 
a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan  tugas-tugas;
c. sikap;
d. kemampuan melaksanakan  tugas-tugas;
e. kemampuan membuat laporan.
 
3. Prosedur Penilaian

    Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Dikutip dari sebuah media @kompas.com 

https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/25/11354331/ini-rangkuman-4-kebijakan-kampus-merdeka-mendikbud-nadiem?page=all

Menteri pendidikan dan kebudayaan ( Nadiem Makarim ). kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar kali ini ditujukan untuk Perguruan Tinggi bertajuk " KAMPUS MERDEKA ". 
Kebijakan kampus merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep merdeka belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan unntuk segera dilangsungkan,hanya mengubah peraturan menteri dan tidak sampai mengubah peraturan perundang undangan.

       

    

        Kampus Merdeka mengusung tempat kebijakan di lingkup perguruan tinggi ;

1. Sistem akreditasi perguruan tinggi

    dalam program Kampus Merdeka, program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik pringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berulaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan re-akreditasi PT dan Prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan.

2. Hak belajar tiga semester di luar prodi

    Kampus Merdeka yang kedua memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). “Perguruan tinggi wajib memberikian hak bagi mahasiswa untukl secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS diluar kampusnya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS”, Ujar Nadiem. Ia melanjutkan “Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi laindidalam kampusnya sebanyak 1 semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi Kesehatan.” Nadiem menilai saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran diluar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa.

3. Pembukaan prodi baru

    Program Kampus Merdeka memberikan otonomi Perguruan Tinggi Negri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian prodi baru. Otonomi diberikan jika PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerjasama dengan Organisasi atau Universitas yang masuk dalam QS TOP 100 World Universities.

4. Kemudahan menjadi PTN-BH

    Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkaitkebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum    (BLU) dan Satuan Kerja (SatKer) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH).